HALOPOS.ID|PALEMBANG – WTP bisa jadi acuan memilih Kepala Daerah.Karena Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, adalah cerminan dan tolok ukur kemampuan serang pemimpin..
Demikan ditegaskan Bagindo Togar, Ketua Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), saat menjadi narsumber dalam Focus Group Discuss gelaran Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) dan Forum Jurnalis Parlemen (FJPP), Sabtu 15 Juni 2024.
FGD tersebut mengangkat tema “Implikasi Capaian WTP Terhadap Transparasi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah”.
Menurut Bagindo, WTP harus menjadi menjadi cerminan kemampuan seoranh pemimpin.Sehingga ada baiknya, WTP dapat dijadikan sebagai acuan dalam memilih kepala daerah ke depannya.
Bagindo menegaskan APBD adalah milik rakyat , dan masyarakat jangan mudah tergadai dengan uang yang kecil dalam memilih pemimpin dan kepala daerah kedepan.
Bagindo selanjutnya mengajak untuk memilih pemimpin, yang tidak semata-mata memberikan sesuatu.Cari track record dan porto polio calon pemimpin itu.Pantas nggak mereka jadi pemimpin kita lima tahun kedepan.
“Jangan yang mendadak muncul, lalu tiba-tiba dia jadi bintang iklan.Mari kita pilih calon pemimpin yang genuine, dan benar-benar kapabilitas untuk Palembang,” katanya.
Bagindo menilai, para elit di Palembang dan Sumsel dia nilai belum mampu menjadikan Palembang atau Suimsel sebagai magnet bagi daerah lain.
Padahal, lanjut Bagindo, Palembang terutama Sumsel harus dibangun untuk menjadi kota masa depan, moderen dan terbuka dan muatan partisipasinya tinggi.
Narasumber lainnya, Guru Bsar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Didik Susetyo.,SE.,M.Si mengatakan bahwa WTP adalah indikator BPK dalam memeriksa laporan keuangan negara.
Sehingga dampak dari WTP sangat luas, khususnya jika dilihat secara politis bagi siapa saja yang akan mencalonkan diri mejadi pemimpin.
Namun yang terpenting, menurut Didik, nilai uang yang terdapat dalam WTP harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu, terutama pemilih.
Misalnya, lanjut Didik, terkait program apa yang diperiksa oleh BPK, termasuk apa manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.
Hal ini patut dijelaskan ke publik, karena menurut Didik, selama ini kurang disosialisasikan ke masyarakat.
Didik mencontohkan WTP yang diraih oleh Pemkot Palembang.Dikatakan DIdik, secara politis ada peran penting dari Pj Walikota Palembang Ratu Dewa atas suksesnya Pemkot Palembang meraih WTP dari BPK tahun 2023.
Karena pada tahun sebelumnya, Pemkot Palembang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Didik juga menyarankan opini WTP atas pemeriksaan pengelolaan keuangan menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan, karena memiliki berbagai implikasi termasuk politik.
Didik menambahkan, saat ini masih adanya oknum-oknum berpetualang menjadi makelar agar memperoleh opini WTP laporan keuangan.
“Indikator opini pemeriksaan sebaiknya dilakukan monev secara periodik.
Tujuannya untuk deteksi dini adanya potensi negosiasi yang cenderung distortif.
Sementara Akademisi FISIP Unsri, Dr M Husni Thamrin melihat pemerintah daerah serius dalam memberikan laporan keuanganya untuk diperiksa BPK.
“Terlepas dari bagaimana masyarakat melihat negatif soal WTP, salah satunya dengan sejumlah kasus oknum auditor BPK ditangkap lantaran “bermain-main,” papar Husni.
Lanjut Husni menjadi tugas bersama untuk membangun kepercayaan kepada publik dan menciptakan pemerintahan yang bersih .
Terkait jelang Pilwako Palembang 2024, menurut Husni, WTP menjadi titik awal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Yakni dalam memilih memimpin kota Palembang yang lebih baik dan bersih.Memilih tidak berdasarkan impresi saja. Tapi pada kinerja yang lebih genuine. Dengan harpaan mendapatkan pemimpin yang mengurus kota ini dengan baik,” tukasnya.