PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai membahas proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Namun Pemkot bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menentukan nominal pasti.
“Apakah nanti APBD 2022 ini menurun, tetap, ataupun meningkat, kita belum tahu karena saat ini PAD (Pendapatan Asli Daerah) Palembang merosot dari target Rp1,2 triliun,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang, Ratu Dewa, Senin (18/10/2021).
Melihat total pendapatan daerah yang tidak mencapai target, Pemkot Palembang merencanakan perubahan target APBD di bawah Rp860 miliar. Namun bila ada peningkatan rencana anggaran, kenaikan nominal tidak terlalu signifikan.
“Kita perlu membahas perencanaan ini secara komprehensif,” kata dia.
Menurut Dewa, pihaknya harus melakukan kajian bersama. Keinginan Wali Kota (Wako) Palembang katanya adalah merinci kebutuhan wilayah dengan melihat pendapatan yang akan diterima.
“Walaupun BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) telah membentuk tim kecil yang diharapkan meningkatkan PAD. Nantinya pendapatan ini akan diproyeksi dan dikaji dengan benar,” timpalnya.
Dewa meminta agar semua pihak melakukan pengawasan khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Beberapa waktu lalu, KPK memberikan masukan agar sejumlah rumah makan mulai meninggalkan sistem manual dan menggunakan tiping box.
“Kita harus belajar dari beberapa daerah seperti di Lampung, walaupun COVID-19 tetap mengalami peningkatan (PAD), jelas dia.
Selain untuk meningkatkan pendapatan, tujuan pengawasan itu kata Dewa bakal dioptimalkan dalam potensi lainnya seperti retribusi.
“Ini dilakukan mengingat target retribusi sebesar Rp12 miliar. Sedangkan saat ini baru tercapai 60 persen. Rencana program tambahan dengan menertibkan juru parkir,” tandasnya. (MD)
