HALOPOS.ID|PALEMBANG – Partai Hanura resmi memberikan dukungannya kepada pasangan Heri Amalindo dan Popo Ali (HAPAL) dalam ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan (Pilgub Sumsel) 2024.
Dukungan ini diresmikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) model B.1 KWK oleh Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), di Jakarta pada Minggu (11/8).
Dengan bertambahnya dukungan dari Hanura, pasangan HAPAL, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), semakin dekat untuk dapat berlayar dalam kontestasi Pilgub Sumsel.
Mereka kini hanya membutuhkan satu kursi lagi di DPRD Sumsel untuk memenuhi syarat minimal 15 kursi atau 20 persen dari total 75 kursi yang ada.
“Alhamdulillah, dengan dukungan dari Hanura, pasangan HAPAL semakin dekat untuk berlayar dalam Pilgub Sumsel. Jangkar kapal sudah siap ditarik, tinggal berlayar lagi,” kata Okta Alfarisi, juru bicara pasangan HAPAL.
Saat ini, pasangan HAPAL telah mengantongi 14 kursi dari tiga partai, yaitu PAN (6 kursi), PKB (7 kursi), dan Hanura (1 kursi). Dengan tambahan satu kursi lagi, pasangan ini akan memenuhi syarat minimal untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di KPU.
Okta optimis bahwa partai-partai lain yang belum menentukan sikap, seperti PKN (1 kursi), PDIP (9 kursi), dan PPP (2 kursi), akan bergabung dengan koalisi HAPAL dalam waktu dekat. Jika ini terjadi, pasangan HAPAL akan melenggang dengan total dukungan 26 kursi, jauh melampaui syarat minimal.
“Kami terus menjalin komunikasi harmonis dengan partai-partai lain, dan insya Allah, PKN, PDIP, dan PPP akan bergabung dalam waktu dekat,” tambah Okta.
Di sisi lain, Ketua DPD Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar, menjelaskan bahwa SK dukungan Hanura ini sudah final dan akan didaftarkan ke KPU pada saat pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel pada 27-29 Agustus mendatang.
Dia juga menyatakan bahwa sesuai arahan Ketum OSO, pasangan HAPAL diminta untuk segera melakukan konsolidasi dan menyiapkan strategi pemenangan.
“SK sudah model B.1 KWK, jadi tidak ada perubahan lagi. Perintah Ketum adalah untuk melakukan konsolidasi pemenangan dan memastikan bahwa daerah yang dipimpin nanti harus mandiri dan sejahtera,” ujar Azhar
