PALEMBANG – Beni Hernedi “Betuah”. Itulah tanggapan banyak orang terkait masalah yang ada di Pemkab Muba saat ini. Betapa tidak, kader PDI P tersebut sudah dua kali menjabat Plt Bupati Muba karena Bupati definitifnya tersandung kasus di KPK.
Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-butar saat dikonfirmasi mengenai masalah OTT sejumlah pejabat di Pemkab Muba mengatakan, ini memang musibah bagi pemkab Muba, tetapi diakui atau tidak, OTT di Muba ini menjadi berkah bagi Wabup Beni Hernedi.
“Kalau saya bilang ini adalah kebetulan, dimana dua atasannya mengalami masalah hukum yang sama. Kasus ini menjadi sengsara bagi bupati Dodi, tapi membawa nikmat bagi Beni. Kalau Kabupaten Muba itu mempunyai jargon Muba Bertuah, maka dalam kondisi ini kita juga bisa menyebut Beni “Betuah”. Karena, pada periode sebelumnya, Beni juga ditetapkan sebagai Bupati Muba karena bupati definitif alm Pahri Azhari tersandung kasus suap oleh KPK. Nah, sekarang Beni kembali menjabat Bupati Muba karena bupati yang ada juga tersandung kasus di KPK,” katanya, Minggu (17/10).
Karena masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi, Bagindo berharap Plt Bupati dapat menjaga stabilitas dan pembangunan di Muba agar tidak terganggu.
Disinggung soal kasus suap yang sudah menyebabkan dua bupati Muba berurusan dengan KPK, Bagindo mengatakan, secara aturan semua daerah menggunakan sistem perundang undangan yang sama.
Kalau di Muba sudah terjadi dua kali kasus, menurut Bagindo itu bisa disebabkan banyak faktor misalnya karakteristik dari daerah itu, kemudian APBD nya yang lumayan tinggi sehingga menggoda banyak pihak, serta karakter pemimpinnya yang tidak kuat menahan godaan. Sehingga masalah ini kembali terjadi.
Hal lin yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pemerintahan daerah yang masih memberi ruang untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran. “Saya harap ini adalah kasus terakhir nama Sumsel tersebar khalayak ramai karena tersandung masalah korupsi,” katanya. (PP)
