APERSI Sumsel Sambut Baik Program 3 Juta Rumah dari Pemerintah

Ketua Apersi Sumsel Doni Prabowo (kanan) dan Sekretaris DPW Apersi Sumsel Adi Kurniawan Bima (kiri) saat potong tumpeng HUT Apersi ke 26, Selasa (12/11/2024), Foto : Dok.Halopos.id
Ketua Apersi Sumsel Doni Prabowo (kanan) dan Sekretaris DPW Apersi Sumsel Adi Kurniawan Bima (kiri) saat potong tumpeng HUT Apersi ke 26, Selasa (12/11/2024), Foto : Dok.Halopos.id

HALOPOS.ID|PALEMBANG – DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumsel menyambut baik program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pembangunan 3 juta kuota rumah. 

“Mudah-mudahan saat surat dan regulasi keluar ini menjadi kabar baik dan kabar gembira untuk teman-teman pengembang di perumahan, jadi dengan adanya keterbatasan kuota dan sisi yang lain-lain, dan dengan adanya 3 juta kuota dari pemerintah menjadi angin segar bagi seluruh pengembang di Indonesia,” kata Ketua DPD Apersi Sumsel Doni Prabowo, Selasa (12/11/2024), usai memperingati HUT Apersi ke 26 tahun.

Doni Prabowo mengatakan Sumatera Selatan belum mengetahui berapa kouta yang akan di dapatkan di Sumsel, karena akan dibagi sesuai dengan jumlah penduduk dan mayarakat setiap provinsi.

Ia berharap, dengan program 3 juta rumah dari pemerintah bisa meningkatkan jual lebih drastis. Karena sejauh ini banyak daftar tunggu yang terkendala oleh kuota penjualannya dalam hal ini subsidi.

Mengenai target penjualan di Sumsel, anggota DPRD kota Palembang ini menjelaskan sebanyak-banyaknya agar bisa membantu program pemerintah dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan perumahan yang layak,”ucap Doni

Sementara itu, Sekretaris DPD Apersi Sumsel Adi Kurniawan Bima berharap kepada pemerintah agar perizinan bisa satu peta antara Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota itu petanya sama. Menurutnya terkadang ada kendala dengan peta yang berbeda beda antara peta kota dengan BPN dan PU berbeda.

Ia mencontohkan, adanya anggota Apersi yang bermasalah akibat sertifikatnya masuk Palembang izinnya tidak bisa keluar di Palembang.

“Jadi kita berharap kedepan khususnya perbatasan Sumsel konek dengan BPN, PU, Dispenda, Bapenda bisa satu Peta, kasihan dengan perbankan, developer harus keluar biaya 2 hingga 3 kali,” ucapnya.

“Kita berharap Pemerintah melalui menteri koordinatornya AHY, bisa mensinergikan permasalahan ini,” tutup Bima. (NT)